- Add Document
- ESAI-ESAI HUKUM. Sekumpulan Karangan Bidang Hukum
Recommend Documents
Report "ESAI-ESAI HUKUM. Sekumpulan Karangan Bidang Hukum"
- Kajian Ilmiah
- Literasi & Penulisan
- Jurnalistik
- Hubungan Masyarakat
- Kesekretariatan Organisasi
- Kepengurusan
- Tribune Express
- Kajian Rutin
- Legal Outlook
- Paper Review
- Corpus Law Journal
- Penelitian Besar
- Penelitian Mandiri
- Berita & Artikel
- Hubungi Kami
- Registrasi & Pendaftaran
- Kumpulan Esai Kritis NACE Competition 2021 LK2 FHUI: 10 Karya Terbaik Kategori Mahasiswa Fakultas Hukum dan Siswa Menengah Atas/Sederajat
Pos-pos Terbaru
- Pembongkaran kasus Transaksi Pencucian Uang: Adakah Potensi Jerat Pidana Bagi Mahfud MD?
- MORATORIUM PIDANA MATI DALAM KUHP: JALAN TENGAH KONTROVERSI ABOLISIONIS DAN RETENSIONIS
- Dr. Ernst Utrecht: Pakar Hukum dan Politik dalam Reformasi Indonesia
- Menilik Titik Terang dalam Kasus Kanjuruhan: Upaya Pemenuhan Hak Korban
- Announcement
- BPH LK2 FHUI
- Bunga Rampai
- Polling Bulanan
- Post Format
- Recent Post
- Recruitment LK2
- Sciencesational
- Tulisan Anggota
- Tulisan Kritis
- Tulisan LK2 FHUI
- Uncategorized
- Uncategorized @id
- Weekly Digest
Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser .
Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link.
- We're Hiring!
- Help Center
ESAI " KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM KONSEPSI HUKUM INDONESIA SEBAGAI NEGARA DEMOKRASI "
Related Papers
Ah Azharuddin Lathif
Della Luysky Selian
Pratiwi Setyo Budi
Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan antara satu sama lain tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Sedangkan dalam negara yang berdasarkan atas hukum, dalam hal ini hokum harus dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi.
Nahda Syifa
Demokrasi merupakan konsepsi pemerintahan yang erat kaitannya dengan kedaulatan rakyat. Dalam konsep tersebut, rakyat ditempatkan dalam kedudukan tertinggi yang memegang kedaulatan dari suatu negara tersebut. Demokrasi ialah merupakan sebuah gagasan yang mendefinisikan kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Pasca amandemen UUD NKRI 1945, Indonesia sebagai negara hukum melalukan supremasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi tonggak kebebasan pers di era reformasi. Kebebasan tersebut, ialah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 UUD NKRI 1945. Kebebasan pers dan demokrasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan terhadap negara yang menganut prinsip demokrasi dalam praktik bernegaranya. Berdasarkan hal tersebut, sudah sejatinya mendapatkan perlindungan serta kebebasan sebagai agen sosial yang memberikan informasi serta sebagai penyalur aspirasi masyarakat, khususnya di era pasca reformasi ini. Kata Kunci: Demokrasi, Kebebasan Pers, Reformasi
dadan ramlan
Liana E N D A H Susanti
Mohamad fikri aiman hadi
Fikrymohamad 03
ABSTRAK Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan hukum normative untuk mengetahui pandangan kaum muslimin terhadap hukum demokrasi terutama yang mengkafi rkan secara mutlak serta hukum demokrasi dalam Islam. Berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan Metode deduktif dan induktif dilakukan dengan istiqra' (penelusuran) didapatkan hasil bahwa Pandangan kaum muslimin terhadap hukum demokrasi, ada tiga hal: Pandangan Pertama, Ali Ghufran alias Mukhlas, pemerintah Indonesia dengan penilaian seluruh penguasa Indonesia kafir, Pandangan kedua: yang melihat demokrasi tidak semuanya kufur dan boleh memanfaatkannya dalam koridor tidak bertentangan dengan Islam, Pandangan ketiga: adalah mereka yang memandang demokrasi adalah halal dalam segala kondisinya, dengan mengikuti suara terbanyak tanpa melihat bertentangan tidaknya dengan syari'at Allah. Sedangkan Hukum demokrasi dalam Islam adalah umat Islam memandang bahwa memasuki wilayah politik yang berkembang saat ini perlu dilakukan untuk mewujudkan cita-cita penegakan syariat islam, dengan pertimbangan untuk mengubah sistem siyasah yang sekuler menuju ke siyasah yang Islami. Meskipun demokrasi mengandaikan terpilihnya suatu penentu kebijakan berdasarkan suara terbanyak, namun hanya dengan cara itu sistem dapat dirubah, maka mengikuti pemilu boleh jadi wajib hukumnya. Di sini berlaku kaidah fikih ma la yatimmu al wajibu illa bihi fahuwa wajibun (kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu hukumnya wajib). Kata Kunci: demokrasi, hukum Islam, kafi r
Jurnal Perspektif
The theme about examination is an interesting and important topic. As a result the corruption had spread all over Indonesia court, where most of the judges have been involved in judicial corruption, so examination is one of choice to create the real law enforcement in Indonesia.
Rahayu Kusumaningrum
book review-hukum dan ham-rombel 01- rahayu kusuma ningrum
Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.
RELATED PAPERS
Abenk's Bembenk
Dr. Lourenco de Deus Mau Lulo, L.Dir., MD
Dr. Lourenco de Deus Mau Lulo, Ph.D Unpaz Timor Leste
Lyana Ferusnanda Putri
Bambang Pratama
Jurnal Hukum & Pembangunan
Imam Koeswahyono
Nur Aulia Putri Istiqomah
ERDIN TAHIR
Shafira Zahra
Widia Kusuma Wardhani
Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)
Davina Asya Shafira
Jurnal al-ihkam
Papi-Mami House
YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI
Memahami Regulasi Tentang Hak Kuasa Asuh Anak
Lutfi Baidhowi
Muhammad Yunus
Abraham Ethan
Danis Harris
HAM DALAM KONSTITUSI INDONESIA
Yohana Agus
Ichaa Rahman
Edi Gunawan
aditya pranata
25. Dolla Marshandra
Dolla Marshandra
RELATED TOPICS
- We're Hiring!
- Help Center
- Find new research papers in:
- Health Sciences
- Earth Sciences
- Cognitive Science
- Mathematics
- Computer Science
- Academia ©2024
IMAGES
VIDEO
COMMENTS
Kumpulan Esai Kritis NACE Competition 2021 ...
Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia 2010 i. ESAI-ESAI HUKUM Sekumpulan Karangan Bidang Hukum Oleh DR RONNY SAUTMA HOTMA BAKO, SH, MH. (Peneliti Utama Hukum Konstitusi pada P3DI Setjen DPR RI dan Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan) Editor : DR. jur. UDIN ...
Essai ini membahas tentang optimalisasi penguatan sistem hukum pidana guna penegakan yang transparan dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Diskusi mencakup permasalahan penegakan hukum yang belum sepenuhnya profesional dan adil, serta solusi berupa penguatan sistem hukum berdasarkan teori penegakan hukum dan konsep profesionalisme dengan menganalisis faktor internal ...
Essay Hukum Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan universitas gadjah mada fakultas hukum program studi sarjana hukum mata kuliah hari, tanggal dosen waktu ... No (sesuai kartu ujian)_NIU (6 digit)_Nama Mahasiswa_Mata Kuliah_Kelas (Contoh: A_22_483726_Suparman_HKPP. Dokumen dikirimkan dalam format Word atau pdf. Bagi kelas yang diwajibkan ...
Dokumen tersebut membahas tentang perlunya reformasi hukum di Indonesia agar dapat mencapai tujuannya untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, penegakan hukum di Indonesia belum berjalan adil dan hukum digunakan untuk membenarkan tindakan penguasa. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural pada lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung untuk mewu
argumentasi hukum
leh manusia itu sendiri. HAM mulai populer di dunia sejak dilakukannya deklarasi secara universal oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 November 1948 di Perancis yang dikenal dengan nama Universal Declaration of Human Right. atau deklarasi HAM PBB. Setelah adanya deklarasi ini, HAM mulai dikenal, dan negara di dunia mulai ...
Buku ini membahas bagaimana era post-truth mempengaruhi kebenaran hukum di Indonesia, dengan topik seperti demokrasi dan negara hukum di era informasi palsu, serta realitas penyebaran berita bohong di media sosial yang menjadi masalah filsafat hukum di era modern. Tulisan ini menganalisis konsep negara hukum dan post-truth, dampak berita bohong terhadap masyarakat, dan upaya pemerintah dalam ...
Fresh Graduate Jurusan Hukum Wajib Tahu 5 Kesalahan Saat Melamar Pekerjaan. Membuat esai hukum bertujuan untuk meyakinkan para pembaca dan membuat masyarakat menerima pendapat dari penulis. Pendapat yang ingin disampaikan oleh penulis dapat berupa sebuah kejadian yang harus bisa meyakinkan para pembaca, oleh karenanya di dalam esai harus ...
Esai Kritis Archives - LK2 FHUI - Universitas Indonesia
ESAI-ESAI HUKUM Sekumpulan Karangan Bidang Hukum Oleh DR RONNY SAUTMA HOTMA BAKO, SH, MH. (Peneliti Utama Hukum Konstitusi pada P3DI Setjen DPR RI dan Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan) Editor : DR. jur. UDIN SILALAHI, SH, LLM. (Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan) Tata Letak Sony Arifin Desain ...
Pengertian Esai dan Ciri-Cirinya Posted by: Pemustaka on 1 October 2011 in Berita Perpustakaan 6 Comments Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Pengarang esai disebut esais. Esai sebagai satu bentuk karangan dapat bersifat informal dan formal.
Essay Negara Huku m dan Demokrasi. Nama : Raihan Fario Ramadhany. NRP : 120121290. KP : D. Topic Kualitas Lembaga, Proses Peradilan, dan Hakim di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai ...
Essay ini membahas korelasi antara hukum dan masyarakat. Hukum diperlukan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat karena tanpa aturan, masyarakat akan kacau. Namun, hukum juga harus selalu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat karena masing-masing saling membutuhkan.
ESSAY NEGARA HUKUM dan DEMOKRA SI. Nama : Agnes Caroline. Kelas : KP- B. NR P : 120120110. Kualitas Lembaga Hakim di dalam Proses Peradilan Mahkamah Konstitusi. Peradilan di dalam suatu negara itu ...
Law and justice community such as poles apart, not closer together. Law was born not just to create a social order (social order), but more than that, how law enforcement can provide a sense of justice for the community. One of the legal cases that disturb public sense of justice is a legal case Asyani; theft of seven teak in Situbondo.
ESAI "KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM KONSEPSI HUKUM INDONESIA SEBAGAI NEGARA DEMOKRASI" Oleh: La Ade 15.1.1.022 Wahyu R. Ismail 15.1.1.023 Deden Afandi Sumianto 16.1.2.029 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado S Email: [email protected] "KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM KONSEPSI HUKUM INDONESIA SEBAGAI NEGARA DEMOKRASI ...
Rizki Saputra ingin menempuh pendidikan hukum untuk memperbaiki sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia agar lebih adil dan memberikan perlindungan hak asasi bagi semua warga negara, terutama kelompok miskin. Ia berharap dapat bergabung dengan lembaga bantuan hukum untuk membantu masyarakat yang kurang mampu mengakses keadilan. Beasiswa penuh yang ditawarkan Sekolah Tinggi
Esensi dokumen tersebut membahas faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana. Faktor hukum meliputi ketidakjelasan pasal-pasal dalam undang-undang. Faktor penegak hukum meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia dan koordinasi yang lemah. Faktor sarana meliputi kurang memadainya
Essay Negara Hukum dan Demokrasi. Nama : Gilbert Shetiawan. NRP : 120121073. KP : C. Topik : Kualitas lembaga, Proses Peradilan, dan Hakim di Mahkamah Konstitusi. Demokrasi, merupakan bentuk ...
Teks tersebut membahas tentang hukum internasional dan kasus pembajakan kapal MV Sinar Kudus oleh perompak Somalia pada tahun 2011 dimana 20 awak kapal WNI disandera selama 46 hari. Teks tersebut juga membahas strategi Indonesia dalam melindungi warganya di luar negeri, termasuk operasi militer untuk membebaskan sandera.